Terkait Diduga Markup Anggaran Sewa Kantor Panwascam Cilograng, Humas DPD Perpam angkat bicara

Lebak.Publikbanten.id, Cilograng - Diduga mark up anggaran sewa kantor panwascam cilograng humas DPD Perpam Lebak selatan Angkat Bicara, Cilograng. Sabtu 9 Desember2023

Terkait diduga tidak transparan nya sewa kantor Panwacam Cilograng menjadi perhatian hingga di Soroti Ormas DPD Perpam Lebak Selatan. Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

Awak media mengkonfirmasi Humas DPD perpam Lebak selatan, Pipin Pinlandia di kediamannya Kp.Cijengkol, Desa Cilograng, Kecamatan Cilograng mengatakan.

"Hasil investigasi ormas DPD Perpam Lebak selatan, ada narasumber yang tidak bisa di sebutkan namanya memberikan pernyataan bahwa untuk anggaran sewa kantor panwascam Cilograng itu di duga markup sebesar Rp.2.000.000/perbulan.

Baca juga: Junimart Girsang Minta Menteri ATR Segera Lakukan Bersih-bersih di Internal Kementerian

"dengan alasan untuk menutupi anggaran oprasional".Ujar dia ke humas di sekertariat ormas Dpd Perpam Lebak selatan.

Kemudian pipin pinlandia mengungkapkan bahwa telah berkomunikasi via chat whatsapp dengan kepala kesertariataan panwascam Cilograng (Pa Didi) terkonfirmasi memberikan statment.
"  walaikumsalam"
"Baik pak"
"Sepengtahuan saya untuk gedung langsung dibayar oleh bawaslu kab.lebak, kepenyedia melalui transfer rekening penyedia. Tidak melalui panwascam."
"Silahkan bapak tanya kebawaslu dan penyedia beberapa kali bawaslu transfer ke penyedia pengadministrasian juga langsung ada di bawaslu itu saja yang kami tau"
"Silahkan saja cek rekening penyedia ada berapa nominal yang di kirim bawaslu" ujar didi 

Baca juga: Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi

Sampai berita ini di tayangkan pimpinan Bawaslu kabupaten Lebak saat dihubungi via telepon whatsapp tidak menjawab.

(Tim Media/kaperwilBanten/*Red)

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi